Inagrafis, LLG - Pada tanggal 20 Oktober 2024, Indonesia menyaksikan momen penting dalam sejarah politiknya dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Prosesi peralihan kekuasaan ini menjadi puncak dari perjalanan demokrasi Indonesia setelah melalui pemilu yang dilaksanakan pada awal tahun. Pelantikan ini tidak hanya menjadi simbol dari berjalannya proses demokrasi di Indonesia, tetapi juga menjadi peneguhan akan pentingnya keberlanjutan dan stabilitas dalam sistem pemerintahan.
Salah satu yang menjadi pusat perhatian dari acara ini, yaitu hadirnya berbagai tokoh penting, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk pejabat tinggi negara, para duta besar negara sahabat, serta perwakilan lembaga-lembaga internasional.
Pelantikan ini dimulai dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sumpahnya, Presiden dan Wakil Presiden menyatakan akan memenuhi kewajiban mereka sebagai pemimpin negara dengan sebaik-baiknya, memegang teguh konstitusi, serta menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap Presiden Prabowo, dihimpun dari Breaking News KompasTV.
Selaku Wakil Presiden Indonesia, Gibran juga mengucapkan sumpah atau janjinya.
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa” ucap Gibran.
Aturan Pemasangan Foto Presiden & Wakil Presiden
Terkait aturan foto kepala negara sempat tertulis dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenpanRB) Nomor 12/2014 oleh Kementerian PAN RB sesuai UU No 24/2009 Pasal 55 ayat (1) dan (2).
Adapun UU No 24/2009 Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan itu berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:
a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan
b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.
(2) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.
Aturan Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Sekolah
1. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah dari pada Lambang Negara;
2. Ukuran foto resmi Presiden dan Wakil Presiden dengan Lambang Negara agar disesuaikan dengan luas ruangan dan estetika (keindahan);
3. Untuk ruang kelas, ukuran kertas foto resmi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:- Kertas Art Carton, 26O gram,
- Warna offset
- Ukuran (A2) tinggi 64,5 cm lebar 48,6 cm atau ukuran (A3) tinggi 42,5 cm lebar 32 cm
- Dibingkai atau pigura dengan baik dan rapi;
Link download foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran secara resmi dapat diunduh di sini atau laman Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam periode kepemimpinan yang baru ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan global maupun domestik, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Selain itu, isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya alam, juga menjadi agenda penting bagi pemerintahan baru.
Rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada Presiden dan Wakil Presiden yang baru dilantik untuk dapat memimpin dengan bijak, adil, dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih besar. Kepemimpinan yang kuat, visioner, dan inklusif diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.